Informasi Lengkap Universitas Dan Perguruan Tinggi
Majelis Rektor Wanti-Wanti Mendikbud Terkait Program Kampus Merdeka

Majelis Rektor Wanti-Wanti Mendikbud Terkait Program Kampus Merdeka

admin
admin
February 3, 2020

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia atau MRPTNI menyoroti kebijakan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang akan memberikan otonomi untuk perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dalam membuka program studi baru. Kebijakan ini dinilai akan memberikan keleluasaan yang cukup besar untuk perguruan tinggi.

“Kampus menjadi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini,” kata Ketua MRPTNI Jamal Wiwoho.

Walaupun begitu, dia menyebut bahwa perguruan tinggi harus sangat berhati-hati dalam membuka program studi baru. “Ada banyak aspek yang harus diperhatikan,” jelasnya. Hal ini disebabkan oleh pembukaan program studi baru membutuhkan kajian yang mendalam.

Menurutnya, program studi baru harus dapat menciptakan lulusan yang dapat terserap oleh dunia kerja. Oleh karena itu, persebaran dari alumnis harus dapat terpantau sebaik mungkin.

“Jika lulusan yang terserap kurang dari 80 persen maka keberadaan program studi baru harus ditinjau kembali,” katanya. Hal ini membuat perguruan tinggi harus melakukan berbagai kajian sebelum membuka program studi baru.

Majelis Rektor Wanti-Wanti Mendikbud Terkait Program Kampus Merdeka

Pria yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Solo itu mengaku belum mengetahui secara jelas terkait kemudahan yang diberikan oleh kementerian dalam membuka program studi yang baru.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya meluncurkan empat kebijakan untuk perguruan tinggi yang diberi nama Belajar Merdeka: Kampus Merdeka. Pertama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan keleluasaan untuk perguruan tinggi negeri dan swasta dalam membuka program studi baru.

Nadiem menjelaskan bahwa selama ini pembukaan program studi baru bukanlah hal yang mudah padahal perguruan tinggi diharuskan untuk menjawab dari kebutuhkan industri.

Kedua, kedepan, progrma dengan akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang siap untuk naik pangkat. Adapun akreditas yang ditentukan oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi tetap akan berlaku selama lima tahun dan akan terus diperbarui secara otomatis.

Ketiga adalah memberikan kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan juga badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH). Menteri yang merupakan pendiri dari startup Gojek tersebut menjelaskan bahwa pemerintah akan terus membantu dan mempermudah perguruan tinggi yang ingin mendapatkan status badan hukum.

Keempat adalah Kementerian Pendidikan akan memberikan hak magang sebanyak tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk daapt mengambil kuliah di program studi selama satu semester.

admin
Program